banner 728x250

Audensi LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia Dengan Dinkes Dianggap Deadlock

CIREBON – Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) Provinsi Jawa Barat, baru-baru ini (27/6/2023) mengadakan audensi dg pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) kabuparen Cirebon. Namun audensi terkait proyek pengadaan Antropometri senilai 22 milyar tersebut, dianggap
Deadlock alias belum ada kejelasan hasil yang diharapkan dari pihak LSM.

Pasalnya dalam audensi itu, Baik Kepala Dinkes, maupun sekretaris Dinkes, yang diharapkan pihak LSM bisa hadir ditengah mereka, ternyata tidak ada. Sehingga mereka kecewa.

Kedatangan delegasi dari LSM KCBI hanya di terima oleh Kepala bidang Kesehatan.dr H.Sugiono selaku PPK dalam proyek tersebut.

Ketua LSM KCBI, Doni Suroto Kusnadi melalui Sekretarisnya, Ivan Maulana mengatakan, pihaknya menyayangkan dan merasa kecewa dengan tidak hadirnya Kadinkes maupun Sekdinkes dalam audensi tersebut. Supaya tidak ada kesan menghindar.

Dengan tidak hadirnya Pimpinan di Dinkes, baik itu kepala maupun sekretarisnya, maka LSM KCBI akan melayangkan surat ke DPRD.

“Kami merasa kecewa, audensi kami ini tidak dihadiri Kadinkes maupun sekretarisnya. Kami akan mengirimkan surat ke DPRD, untuk tindaklanjut sikap kami,” ujar Ivan, di sela-sela audensi.

Sementara itu, dari pihak Dinkes Cirebon, yakni Dr.H Sugiono selaku PPK, mengatakan Kadinkes maupun sekretaris Dinkes, lagi ada kesibukan lain, dan bukan menghindar.

“Memang saya PPK-nya. Kalau saya bekerja sesuai tupoksi. Pertama bekerja sesuai dengan perencanaan dan arahan dari Kemenkes. Proyek itu bukan melalui lelang, melainkan dengan cara E Katalog,” jelasnya.

Mengenai tehknis maupun verfikasi-nya, sesuai arahan Kemenkes.

Pihaknya, tidak pernah mengundang para pengusaha atau vendor, sejak awal dan akhir. Masalah expos, dirinya melaksanakan sesuai arahan dari kemenkes yang sesuai aturan yang ada.

Untuk masalah thknis proyek pengadaan alat antrpometri itu, yang melakukan verifikasi adalah Kemenkes melaui E-Talase ke E -Katalog. “Untuk nego atau tawar menawar harga itu, dilakukan antara pengusaha dengan Kemenkes,” jelas dr.Sugiono.

Dr.H.Sugiono juga menegaskan siapa pun yang terpilih sudah pasti akan ramai. Dalam hal ini, dirinya melaksanakan tugas sebagai PPK hanya mengikuti arahan dari Kemenkes dan sesuai aturan. Termasuk dalam penentuan pemenangnya.

Ketika disindir Kadinkes dan Sekdinkes, mengetahui tidak tentang proyek pengadaan Antropometri itu, H Sugiono mengatakan mereka mengetahuinya. (juli)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *