Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina : Memberikan Apresiasi Dua Orang Pejuang Perempuan Asal Indramayu

0
54 views

INDRAMAYU – Bupati Indramayu, Hj. Nina Agustina, memberikan apresiasi dan penghargaan kepada dua orang pejuang perempuan asal Indramayu yakni, Endang Warsinah warga Blok Gang Walet RT/RW 002/010 Desa Pabean Udik Kec/Kab. Indramayu dan Rasminah, warga Blok Karang Malang RT/RW 014/004, Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, atas perjuangannya menyelamatkan masa depan kaum perempuan dalam uji materiil Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Endang Warsinah dan Rasminah asal Indramayu merupakan sosok perempuan yang gigih melakukan pengujian materiil UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terkait batas usia pernikahan bagi perempuan sama dengan laki-laki, yakni 19 tahun ke Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta. Hakim konstitusi memimpin sidang putusan perkara pengujian Undang-Undang tersebut No.1/1974 di Gedung MK Jakarta, Kamis 13 Desember 2018. MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam UU tersebut menimbulkan diskriminasi. “Mengabulkan, mengadili permohonan para pemohon untuk sebagian,” demikian bunyi amar putusan pada hari Kamis, 13 Desember 2018. Amar putusan dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman.

Penghargaan tersebut disampaikan dalam acara Talkshow Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Indramayu dalam memperingati International Womens Day bertemakan, “Peluang Perempuan Menuju Indramayu Bermartabat” di Auditorium Kampus Unwir Indramayu,Selasa,(23/3/2021).

“Pemerintah Kabupaten Indramayu memberikan apresiasi kepada dua perempuan hebat warga masyarakat Indramayu yang telah mewakili seluruh masyarakat Indonesia yang telah sukses melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi tahun 2018 lalu,” tutur Nina Agustina usai memberikan penghargaan.

Menurutnya, perjuangan Ibu Endang Warsinah dan Rasminah, menjadi pintu masuk jika harkat dan martabat seorang perempuan tidak meluluh pada urusan kodrat sebagai Ibu Rumah Tangga, tetapi sosok Rasminah sebagai pemohon ke 3 dalam pengujian UU tersebut, telah mampu menunjukan dalil dalil yuridis dalam pengujian batas usia minimal perempuan 16 tahun sebagaimana termaktub dalam pasal 27 UU Perkawinan bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusan nomor 22/PUU-XV/2017 dengan aspek pertimbangan yuridis, legal standing, argumentasi pokok perkara yang menjadi pengalaman hidup atas pemberlakukan UU perkawinan saat itu.

“Semoga beliau berdua pahlawan wanita dari Indramayu selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan keturunannya diberikan masa depan yang lebih baik,” terangnya.

Seperti diketahui, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” telah memberi dasar hukum bahwa “anak” yang berumur 16 dapat dinikahkan, dan dalam konteks ini lebih spesifik pada “anak perempuan” yang berumur 16 tahun.

Atas perjuangan ketiga wanita hebat, pasal 7 ahirnya telah berhasil dirubah lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 diajukan oleh tiga warga negara indonesia yakni Endang Wasrinah, warga Gang Walet RT/RW 002/010, Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat sebagai pemohon 1, Maryanti, warga Desa Kembang Seri RT/RW 000/000, Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu sebagai pemohon II dan Rasminah, warga Blok Karang Malang RT/RW 014/004, Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat sebagai pemohon III, tutupnya. (Abdul Gani)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here