Menu

Mode Gelap
Tingkatkan Sinergitas, Direksi PT KPI & Pjs. GM RU VI Bertemu Kapolda Jabar dan Salurkan bantuan Golf Cart Sedulur Lurah Se-Kecamatan Anjatan (SULTAN) Peringati Ultah 1 Tahun Pertamina RU VI Lanjutkan Kerja Sama Pengamanan Obvitnas dengan Ditpamobvit Polda Jabar UPTD SDN 2 Cipancuh Gelar Pawidya 74 Siswa Kelas VI Tapel 2022 – 2023 SDN 1 Bugistua Lepas 63 Siswa Kelas VI, dan 100 Persen Melanjutkan ke Jenjang SMP

breaking news · 24 Jun 2024 09:09 WIB ·

Himbauan Mendagri Tito, untuk Seluruh Pj Gubernur dan Bupati/Walikota, Paling Lambat 18 Juli 2024.


 Himbauan Mendagri Tito, untuk Seluruh Pj Gubernur dan Bupati/Walikota, Paling Lambat 18 Juli 2024. Perbesar

JAKARTA – Pemerintah Pusat melalui Mendagri telah mengeluarkan surat edaran pada 16 Mei 2024 yang berisi imbauan bagi para penjabat (Pj) kepala daerah yang berencana maju dalam Pilkada 2024 untuk mengajukan pengunduran diri paling lambat 18 Juli 2024. Hal itu dilansir dari nkripost.com.

Ini diperlukan agar mereka tidak berstatus sebagai pejabat publik saat masa pendaftaran calon kepala daerah pada 27-29 Agustus 2024.

Penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadwalkan pada 22 September 2024.

Mendagri, Tito Karnavian, menegaskan pentingnya surat pengunduran diri ini untuk menjaga integritas dan fairness dalam Pilkada.

Tito juga mengingatkan agar Pj kepala daerah tidak memasang baliho yang mengarah pada dukungan Pilkada, bahkan jika dipasang oleh masyarakat.
Jika tetap ingin memasang baliho, isinya harus terkait dengan tugas dan program yang sedang dijalankan, seperti penanganan stunting.

Jika Pj kepala daerah tidak mengundurkan diri sesuai batas waktu yang ditentukan namun tetap mengikuti Pilkada, mereka akan diberhentikan oleh Mendagri.

Tito menekankan bahwa memilih mengundurkan diri secara fair dapat meningkatkan citra dan elektabilitas di mata publik.

Selain itu, Tito juga menekankan pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, PAD yang kuat akan membuat daerah tidak bergantung pada dana transfer pusat, sehingga lebih mandiri. Hal ini akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat.

Guna meningkatkan PAD, lanjut Mendagri, kepala daerah harus memiliki jiwa kewirausahaan dan mencari peluang potensi pihak swasta untuk bekerja sama mengembangkan daerah.

“PAD yang tinggi melambangkan swasta yang hidup. Daerah yang hijau itu artinya PAD dari retribusi dan pajak, yang merupakan uang mereka,” pungkasnya. (Abdul Gani)

Artikel ini telah dibaca 14 kali

Baca Lainnya

Peringati Hari Anak Nasional, PAUD Soka Indah Desa Tegalurung Gelar Karnaval

24 Juli 2024 - 14:33 WIB

Hari Anak Nasional UPTD SDN 4 Sukaslamet Kroya Menyelenggarakan Pawai Dengan Tema Stop Buliying

23 Juli 2024 - 23:24 WIB

Enam Ratus Lebih Jamaah Asy-Syahadatain, Do’akan Nina Agustina dan Ady Setiawan

22 Juli 2024 - 12:59 WIB

Pemda Indramayu Beri Edukasi Soal DBD, Warga Minta Fogging Massal di Sekolah

22 Juli 2024 - 00:12 WIB

Ketua Asy-Syahadatain Habib Muhammad bin Agil Yahya Sebut Ady Setiawan Layak Dampingi Petahana Nina Agustina di Pilkada Indramayu 2024

20 Juli 2024 - 03:56 WIB

Anggota PWI Se-Bandung Raya Desak Pusat Segera Gelar KLB, Tuntut Mundur Ketum Hendry Ch. Bangun

19 Juli 2024 - 17:55 WIB

Trending di breaking news