Senin, Oktober 26, 2020
  • News

Penetapan Daniel Jadi Cabup Indramayu Tak Ada Perubahan, dan Atas Perintah DPP Partai Golkar

Must Read

Indramayu Kini Miliki Laboratorium Untuk Uji Swab atau Tes Covid-19

INDRAMAYU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu akhirnya memiliki Laboratorium Biomolekular yang digunakan untuk uji swab atau tes Covid-19. Laboratorium...

Pemudik Libur Panjang di Karawang Diawasi dan Yang Terkena Covid Diambil Tindakan Cepat

KARAWANG -Pemkab Karawang melalui Satgas Penanganan Covid-19 akan memantau pergerakan pemudik  libur panjang yang kembali ke Kabupaten Karawang-Jawa Barat. ...

Program Manajemen Pencegahan Covid-19 (Mang Covid) PT. Polytama Propindo Diaprisiasi Menaker

INDRAMAYU  – Program Manajemen Pencegahan Covid-19 (Mang Covid) yang diinisiasi oleh PT. Polytama Propindo akhirnya diapresiasi oleh Menteri Ketenagakerjaan ...
665 Pembaca

Daniel Mutaqin Syafiuddin (DMS) bersama warga dalam pertemuan belum lama ini. //foto: ist//

KREATOR JABAR –  Hingga sekarang ini, tak ada perubahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk penetapan H Daniel Mutaqin Syafiuddin  ST (DMS) sebagai calon bupati atau kepala daerah di Indramayu. Sesuai Surat DPP Partai Golkar dengan nomer B-133/GOLKAR/III/2020 tertanggal 20 Maret 2020.

Mengenai tidak adanya perubahan atas keputusan DPP Partai Golkar mengenai  Daniel sebagai calon kepala daerah itu, disampaikan  Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Jawa I, MQ Iswara dalam keterangan tertulisnya kepada media massa, Selasa (5/5/2020).

Disebutkan MQ Iswara, dengan pengunduran Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 karena pandemi Covid-19, Partai Golkar tetap menargetkan 6 kemenangan dari 8 Pilkada yang digelar di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Dalam menyikapi Pilkada serentak di provinsi Jawa Barat, DPP Partai Golkar telah mengeluarkan lima Surat Penetapan Sementara (SPS) dan satu Surat Tugas (ST) kepada para Calon Kepala Daerah. Untuk SPS sendiri diberikan kepada Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Indramayu. Sedangkan untuk ST sendiri diberikan kepada Kota Depok.

Untuk Pilkada di Indramayu, DPP Partai Golkar sendiri telah menetapkan / SPS kepada Daniel Muttaqin Syafiuddin (DMS) sebagai calon bupati atau kepala daerah.

“Surat Penetapan Sementara dam Surat Tugas tersebut, sudah diserahkan pada tanggal 20 Maret 2020 yang lalu di DPP Golkar. Dan sampai hari ini belum ada perubahan,” jelas MQ Iswara selaku pengurus DPP Partai Golkar pada hari Selasa (5/5/2020).

MQ Iswara, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Jawa I

Dengan adanya pernyataan tertulis dari Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Jawa I, MQ Iswara itu, maka terjawab sudah isu miring atau berita Hoax yang menyebutkan “Surat Penetapan Sementara (SPS) dari DPP Partai Golkar untuk DMS sebagai calon kepala daerah di Indramayu Dibatalkan”.

Untuk di Indramayu sendiri, munculnya nama Daniel Mutaqin Syafiuddin atau akrab disingkat “DMS” sebagai calon  kepala daerah yang ditetapkan oleh DPP Partai Golkar itu, berdasarkan  kepercayaan dan perintah Partai tingkat pusat. Sebelum mendapatkan surat penetapan dari DPP Partai Golkar tersebut,  Daniel dipanggil secara khusus oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar  Ir Airlangga Hartarto di rumah dinasnya. Yakni  di Kompleks Rumah Dinas Menteri, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Pada pertemuan khusus tersebut, Ketua Umum DPP Partai Golkar Ir Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa berdasarkan  hasil survey internal partai maupun ekternal,  nama Daniel Mutaqin Syafiuddin (DMS) menempati posisi tertinggi.  Daniel yang kini kembali duduk sebagai anggota DPR RI  Periode 2019-2024 dari Partai Golkar ini, dianggap paling tepat untuk diusung sebagai calon kepala daerah  untuk memenangkan Pilkada di  Indramayu. Sehingga Ketua Umum,  Airlangga  Hartarto meminta kesiapan Daniel untuk menjalankan kepercayaan dan perintah Partai untuk maju sebagai calon bupati di daerahnya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Ir Airlangga Hartarto

Daniel sendiri dihadapan Ketua Umum DPP Partai Golkar Ir Airlangga Hartarto saat itu,  menjelaskan secara terbuka bahwa ibunya  Hj Anna Sophanah yang mantan Bupati Indramayu belum memberi restu dirinya maju di Pilkada Indramayu.  Karena Ibunya, lebih menghendaki Daniel bisa fokus untuk menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI. Mendapatkan jawaban tersebut, Ketua Umum Airlangga meminta kepada Daniel sebagai kader partai yang baik, agar menjalankan perintah partai dengan bersedia maju sebagai calon kepala daerah di Indramayu, dan menyampaikan ke ibunya agar memahami kebutuhan partai berlambang pohon beringin itu.

“Salah satu pertimbangan  Daniel Mutaqin Syafiuddin sebagai calon kepala daerah di Indramayu adalah hasil survey internal maupun ekternal yang tertinggi,” jelas MQ Iswara.

DESAK PENGUSUTAN DAN PROSES HUKUM BERITA HOAX

Sementara itu, dengan adanya pernyataan resmi tertulis dari Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Jawa I, MQ Iswara  tersebut,  banyak pihak yang mendesak  Partai Golkar maupun lembaga penegak hukum, untuk mengusut dan proses hukum  pihak-pihak yang telah menyebarkan isu dan berita bohong alias hoax yang menyebutkan  “Surat Penetapan Sementara (SPS) dari DPP Partai Golkar untuk DMS sebagai calon kepala daerah di Indramayu Dibatalkan”.

“Kami mendapatkan isu dan berita yang hoax di media online yang menyebutkan Surat Penetapan Sementara (SPS) dari DPP Partai Golkar untuk DMS sebagai calon kepala daerah di Indramayu itu dibatalkan. Alasannya, ada tiga figur bakal calon kepala daerah di Indramayu yang hasil survey-nya sama nilainya. Ternyata ini hanya isu dan berita Hoax. Kami desak partai Golkar maupun lembaga hukum untuk mengusut dan memprosesnya, karena melanggar UU ITE. Apalagi sumber penyebar isu itu diduga kuat elit partai Golkar  yang juga elit DPRD di Indramayu,” ujar  Taryono, tokoh masyarakat Indramayu.

Taryono  selanjutkan menyebutkan isu pembatalan  DMS sebagai cabup oleh DPP Partai Golkar itu, sebagai berita HOAX dan dianggap sebagai  pelanggaran Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik (termasuk sosial media). (mar/rls)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Indramayu Kini Miliki Laboratorium Untuk Uji Swab atau Tes Covid-19

INDRAMAYU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu akhirnya memiliki Laboratorium Biomolekular yang digunakan untuk uji swab atau tes Covid-19. Laboratorium...

Pemudik Libur Panjang di Karawang Diawasi dan Yang Terkena Covid Diambil Tindakan Cepat

KARAWANG -Pemkab Karawang melalui Satgas Penanganan Covid-19 akan memantau pergerakan pemudik  libur panjang yang kembali ke Kabupaten Karawang-Jawa Barat.  Satgas Covid-19 Kota pangkal perjuangan,...

Program Manajemen Pencegahan Covid-19 (Mang Covid) PT. Polytama Propindo Diaprisiasi Menaker

INDRAMAYU  – Program Manajemen Pencegahan Covid-19 (Mang Covid) yang diinisiasi oleh PT. Polytama Propindo akhirnya diapresiasi oleh Menteri Ketenagakerjaan  (Menaker) RI Ida Fauziyah. Bahkan...

Solusi Belajar Bahasa Inggris di Masa Pandemi alias Si Belmi, Melenggang Ke Provinsi

INDRAMAYU - Setelah melewati proses seleksi yang sangat ketat dan kompetitif, si Belmi akhirnya melenggang ke Provinsi Jawa Barat. Si Belmi ini bukanlah nama...

Ketua AKSI Tarkani Penuhi Panggilan Bawaslu Atas Dugaan Pengondisian Kades di Pilkada Indramayu

INDRAMAYU - Setelah menerima surat panggilan resmi, Ketua Asosiasi Kuwu Se-Indramayu (AKSI) Tarkani dimintai keterangannya di Bawaslu Indramayu, Rabu (21/10/2020). Hal itu terkait dengan...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -