Kamis, Oktober 29, 2020
  • News

PWI Minta Kapolri Usut Tuntas Oknum Polisi Pelanggar Kemerdekaan Pers

Must Read

Langkah Strategis Gerakan Solidaritas Sejuta Tes Antigen untuk Lawan COVID-19

LihatJAKARTA - Ini langkah strategis yang dilakukan Para pakar dari berbagai latar belakang profesi dengan menggalakan Gerakan Solidaritas Sejuta...

Sikapi Libur Panjang dan Cegah Penyebaran Covid, Gubernur Jabar Surati Bupati dan Walikota

BANDUNG — Dalam menyikapi libur panjang saat ini, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor:...

Digelar Pelatihan Pengendalian Covid-19 di Perusahaan

KARAWANG - Pelatihan Satgas di lingkungan perusahaan dibawah Assosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Karawang adalah tindak lanjut dari deklarasi pencegahan dan...
42 Pembaca

JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyayangkan tindakan kekerasan oleh pihak kepolisian terhadap para jurnalis yang meliput unjuk rasa penolakan Undang Undang Cipta Kerja.

Padahal, wartawan dalam menjalankan tugas dan peranan profesinya dilindungi oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari mengatakan, UU Pers berlaku secara nasional untuk seluruh warga negara Indonesia, bukan hanya untuk pers itu sendiri. Dengan begitu, semua pihak, termasuk petugas kepolisian juga harus menghormati ketentuan-ketentuan dalam UU Pers.

“Pers bekerja berpedoman pada kode etik jurnalistik, baik kode etik jurnalistik masing-masing organisasi maupun kode etik jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers. Di mana, pers bekerja menurut peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers,” jelasnya dalam siaran pers, Jumat (9/10).

Karenanya, pihak manapun yang menghambat dan menghalang-halangi fungsi dan kerja pers dianggap sebagai perbuatan kriminal dan diancam hukuman pidana dua tahun penjara.

“Dalam Peraturan Dewan Pers diatur terhadap wartawan yang sedang melaksanakan tugasnya, alat-alat kerja tidak boleh dirusak, dirampas, dan kepada wartawan yang bersangkutan tidak boleh dianiaya dan apalagi sampai dibunuh,” jelas Atal S. Depari.

Atal S. Depari mengatakan, jika wartawan yang meliput aksi protes UU Cipta Kerja sudah menunjukkan identitas dirinya dan melakukan tugas sesuai kode etik jurnalistik maka seharusnya mereka dijamin dan dilindungi secara hukum. Maka tindakan oknum polisi yang merusak dan merampas alat kerja wartawan termasuk penganiayaan dan intimidasi ketika meliput demonstrasi anti UU Cipta Kerja merupakan suatu pelanggaran berat terhadap kemerdekaan pers.

“Perbuatan para oknum polisi itu bukan saja mengancam kelangsungan kemerdekaan pers tapi juga merupakan tindakan yang merusak sendi-sendi demokrasi. Tegasnya, ini merupakan pelanggaran sangat serius,” ujarnya.

Untuk itu, PWI Pusat meminta Kepala Polri Jenderal Idham Azis mengusut tuntas dan segera melakukan langkah hukum terhadap oknum polisi yang sudah menghambat, menghalangi tugas wartawan dengan melakukan perusakan, perampasan, dan penganiayaan kepada wartawan yang meliput unjuk rasa UU Cipta Kerja.

“Termasuk memberikan sanksi kepada oknum petugas yang sengaja menghambat kemerdekaan pers secara terang-terangan tersebut,” kata Atal S. Depari.

Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi

Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi menambahkan, kekerasan terhadap wartawan yang meliput unjuk rasa UU Cipta Kerja bukan hanya terjadi di Jakarta. Berdasarkan laporan dari PWI-PWI di daerah hal yang sama juga terjadi di Medan, Lampung, Bandung, dan beberapa provinsi lain.

“Kami mengimbau pimpinan Polri memberikan pembinaan, pelatihan, dan pendidikan kepada polisi yang bertugas di lapangan bagaimana seharusnya menghadapi pers. Sehingga mereka paham bagaimana menghadapi pers di lapangan dan tidak main hakim sendiri yang merusak sendi-sendi demokrasi,” tutup Mirza. (rls)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Langkah Strategis Gerakan Solidaritas Sejuta Tes Antigen untuk Lawan COVID-19

LihatJAKARTA - Ini langkah strategis yang dilakukan Para pakar dari berbagai latar belakang profesi dengan menggalakan Gerakan Solidaritas Sejuta...

Sikapi Libur Panjang dan Cegah Penyebaran Covid, Gubernur Jabar Surati Bupati dan Walikota

BANDUNG — Dalam menyikapi libur panjang saat ini, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor: 850/172/Hukham kepada bupati/wali kota se-Jabar...

Digelar Pelatihan Pengendalian Covid-19 di Perusahaan

KARAWANG - Pelatihan Satgas di lingkungan perusahaan dibawah Assosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Karawang adalah tindak lanjut dari deklarasi pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang diikuti 52 perusahaan belum...

Terjadi Klaster Baru Terkonfirmasi Virus Corona di Karawang

KARAWANG - Juru bicara tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Karawang, dr. Fitra Hergyana mengatakan adanya kasus terkonfirmasi virus corona dari klaster perayaan...

Warga Waspada, Indramayu Terjadi Penambahan 12 Kasus Positif Covid-19

INDRAMAYU –  Masyarakat  Kabupaten Indramayu,  pada rabu kemarin (28/10/2020), semakin meningkatkan kewaspadaan, dengan  penyebaran Virus Covid-19. Pasalnya di wilayah kota mangga  kembali mengalami lonjakan...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -