Kamis, Desember 3, 2020
  • News

Rapat Pleno SMSI: Media Diminta Arif Dalam Memberitakan Produk DPR

Must Read

Ketua SMSI Jabar Andhy Secara Virtual Launchingkan website smsijabar.com

BANDUNG – Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Jawa Barat, Hardiyansyah, telah melaunchingkan Website smsijabar.com melalui zoom meeting...

Meskipun Pandemi Covid-19 Masih Terjadi, Petani Rumput Laut Tetap Bisa Survive

PANDEMI Covid-19 telah mengubah banyak hal dari kehidupan kita, terutama dalam dunia usaha. Ada yang meraup untung karena produknya...

Menekan Penyebaran Covid-19, Pasar Daerah Indramayu Perketat Protokol Kesehatan Bagi Pedagang dan Pembeli

INDRAMAYU - Pernyataan sikap yang telah ditandatangani oleh 13 kepala pasar daerah se Kabupaten Indramayu untuk menerapkan protokol kesehatan...
99 Pembaca

Jakarta- Para pengelola media massa, khususnya media siber diserukan untuk berhati-hati, dan proporsional dalam menyikapi kondisi sosial politik terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Produk legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belakangan ini cenderung menimbulkan polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat. Karena itu media massa juga diminta lebih arif dan proporsional dalam memberitakan produk legislasi DPR yang kadang-kadang mendahulukan sisi politik dari pada kepentingan bangsa.

Seruan itu mengemuka setelah melalui pembahasan rapat pleno Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jumat sore (26/6/2020) melalui aplikasi Zoom yang dihadiri para pengurus SMSI. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua Umum SMSI Firdaus, didampingi Sekretaris Jenderal SMSI HM Untung Kurniadi.

Rapat pleno tersebut selain membahas rencana rapat kerja nasional SMSI, juga membicarakan persoalan bangsa, termasuk soal Pancasila yang menjadi dasar negara kita.

Ketua Umum SMSI, Firdaus

SMSI yang beranggotakan lebih dari 1000 perusahaan media siber di seluruh Indonesia, merasa terpanggil untuk membahas masalah kebangsaan yang terbelah gara-gara produk DPR.
Produk legislasi DPR terakhir yang menimbulkan perpecahan di masyarakat adalah RUU HIP. “Kami prihatin terhadap produk DPR yang hanya menimbulkan polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat,” kata Firdaus.

Menurut Firdaus, Pancasila yang selama ini menjadi dasar negara dan melandasi organisasi-organisasi di Indonesia harus tetap dipertahankan. Jangan ada pihak-pihak yang mengganggu, melemahkan, atau mengubah Pancasila melalui cara apapun.

“Kalau Pancasila diubah dengan RUU HIP ini, negara kita ini mau jadi apa? Pancasila juga sudah menjadi landasan organisasi kita SMSI. Kalau Pancasila diubah, mau dikemanakan arah organisasi ini,” kata Firdaus yang disambut para peserta pleno dengan kata sepakat, “RUU HIP harus dicabut”.

Sedikitnya ada empat poin di dalam RUU HIP yang paling banyak diprotes oleh berbagai kalangan. Pertama, tidak dicantumkannya TAP MPRS soal pelarangan PKI dan komunisme dalam konsideran.

Kedua adanya frasa “Ketuhanan yang berkebudayaan” dalam pasal 7 ayat (1) dan konsep Trisila dan Ekasila dalam pasal 7 ayat (2) yang dinilai mengesampingkan agama. RUU HIP tersebut telah disahkan menjadi RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakya (DPR).

SMSI dalam menyikapi RUU HIP tersebut, selain menolak, juga akan melakukan kajian mendalam mengenai apa saja yang akan kena dampak negatif kalau sampai RUU HIP disahkan. (rls)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Ketua SMSI Jabar Andhy Secara Virtual Launchingkan website smsijabar.com

BANDUNG – Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Jawa Barat, Hardiyansyah, telah melaunchingkan Website smsijabar.com melalui zoom meeting...

Meskipun Pandemi Covid-19 Masih Terjadi, Petani Rumput Laut Tetap Bisa Survive

PANDEMI Covid-19 telah mengubah banyak hal dari kehidupan kita, terutama dalam dunia usaha. Ada yang meraup untung karena produknya jadi yang paling dicari selama...

Menekan Penyebaran Covid-19, Pasar Daerah Indramayu Perketat Protokol Kesehatan Bagi Pedagang dan Pembeli

INDRAMAYU - Pernyataan sikap yang telah ditandatangani oleh 13 kepala pasar daerah se Kabupaten Indramayu untuk menerapkan protokol kesehatan di lingkungan pasar. Kini ditindaklanjuti...

Pjs Bupati Bambang Motivasi Guru Agar Tidak Menyerah Terhadap Covid-19

INDRAMAYU - Usia 75 tahun bagi suatu organisasi adalah usia yang sangat matang. Begitu pula dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Di usianya yang...

DPPKB Indramayu Kini Masif Kampanyekan Protokol Kesehatan Covid-19

INDRAMAYU - Di tengah situasi pandemi Covid-19, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Indramayu tidak berdiam diri. Selain melaksanakan tugas pokok...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -