JAKARTA – Tender pembangunan Jaringan gas bumi untuk Rumah Tangga (Jargas) Wilayah Barat (Jawa Barat) dan Wilayah Timur (Jawa Timur) mendapat sorotan tajam. Tender yang menelan biaya Rp 8 Triliun lebih ini dapat dipastikan akan banyak memberi kesejahteraan bagi warga. Beda misalnya dengan gas LPG yang asli impor. Sumber gas yang akan dialirkan jargas ke rumah rumah warga murni dari domestik. Karena itu harganya akan lebih terjangkau.
Namun, isu tak sedap berhembus bukan dari manfaat gas dan jaringannya, melainkan adanya dugaan kecurangan dalam tender. Seperti adanya peserta tender yang minta untuk dimenangkan. Meski baru “kabar burung”, namun pastinya tidak ada asap, kalau tidak ada api. Namun, tentunya kita semua berharap agar tender Jargas yang sangat strategis ini dilakukan dengan cara-cara fair dan transparan.
Saat dihubungi melalui sambungan telepon, Ketua Umum DPP Perisai Prabowo, Ahmad Kailani, sangat mendukung program Proyek Strategis Nasional (PSN) Jaringan gas bumi untuk rumah tangga. Sebab proyek yang dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat. Namun ia mengingatkan agar dalam tendernya, Kementerian ESDM harus fair dan transparan. Sebab komitmen Presiden Prabowo untuk mensejahterakan rakyat juga harus dibarengi dengan kepatuhan pada hukum yang berlaku.
“Dalam tender Jargas, target kesejahteraanya sangat jelas dan terukur. Namun jika tendernya curang, target kesejahteraan akan tercemar”, jelas Kailani. “Dalam tender, tindakan curang biasanya muncul dari perusahaan yang tidak memiliki kompetensi. Karena tidak kompeten, ia melawan aturan. Modusnya adalah dengan melakukan persekongkolan”, tambahnya.
Sebagai mantan penyidik pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kailani paham betul trik-trik persekongkolan dalam tender. “Biasanya, peserta yang tidak kompeten akan melakukan persekongkolan baik dengan panitia tender, atau dengan peserta tender lainnya. Namun tidak jarang, menurut Kailani, peserta juga bisa melakukan persekongkolan campuran. “Jadi, dalam persekongkolan campuran (mixed), peserta yang harusnya menjadi kompetitor dan panitia tender yang harusnya “netral” terlibat dalam kecurangan berjamaah”, paparnya.
Di era Presiden Prabowo harusnya, patuh pada hukum yang berlaku (legal compliance) bagi BUMN dan Birokrasi adalah harga mati. “Jadi hanya karena ingin menang atau dianggap akan lebih efisien, pelaggaran hukum dilakukan, itu sangat salah”, tegas Kailani. Sebab pelanggaran hukum menurutnya selalu tidak efisien. Curang dalam tender akan mencederai hak rakyat untuk sejahtera. “Mana ada pelanggaran hukum akan membuat rakyat lebih sejahtera, mustahil itu”, tegas Kailani.
Pernyataan Ketua Umum Perisai Prabowo ini menjawab kemungkinan adanya peserta tender yang “memberikan penawaran dengan sangat rendah” dengan tujuan pokoknya menang. “Di UU Anti Monopoli, larangan banting harga berpotensi terkena hukuman. Istilahnya “Predatory Pricing”. Di market, harga terlalu rendah akan mematikan lawan (pesaing). Tujuannya, jika lawan terpental dari pasar, pelaku predator akan menaikkan harga secara monopoli. Inilah potensi adanya kendali melalui “banting-banting harga”.
Demikian juga dalam tender. Harga terlalu tinggi, hampir pasti, dia akan kalah. Namun, jika harga sangat tinggi namun tetap menang, maka ini ada potensi persengkolan. Dan biasanya selisih keuntungan yang sangat besar biasanya dialokasikan untuk “biaya persekongkolan” tersebut.
“Dalam tender yang fair, semua harga ada perhitungannya. Jika harga sangat rendah dan tidak rasional, maka hati-hati, potensi proyek akan gagal sangat tinggi. Banyak kasus-kasus proyek mangkrak, disebabkan karena “banting-bantingan harga. Kalau penawaran rendah, lalu proyek jadi mangkrak, jelas ini bentuk kejahatan. Kalau mangkrak, masyarakatlah yang jadi korbannya”, jelas Kailani mengingatkan.
“Kami mengingatkan semua pihak, kita harus berdiri tegak mendukung program Presiden Prabowo dalam mensejahterakan rakyat. Mari kita dukung program strategis buat rakyat dengan taat pada aturan, fair dan jangan curang”, imbau Kailani mengakhiri. (gan)
