INDRAMAYU — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Jurnalis Indonesis (PJI) Kabupaten Indramayu, Maskani resmi di lantik dan dikukuhkan oleh Ketua Umum PJI, Hartanto Boechori, pada Selasa (29/9/2026) di Hotel Grand Trisula Indramayu berjalan lancar dan tertib.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum PJI, Ketua DPD PJI Jawa Barat, Bupati Lucky Hakim, Kepala Diskominfo, Polres Indramayu, Kodim 0616, Kejaksaan, Sekjen SMSI Pusat, Makali Kumar, SH. PWI Indramayu, dan Organisasi Wartawan lainnya turut hadir diacara tersebut.
Bupati Indramayu Lucky Hakim dalam sambutannya memaparkan terkait tugas jurnalis. “PJI Perwakilan Indramayu yang insya Allah hari ini akan dikukuhkan dan dilantik — ini bukan sekadar momentum seremonial saja. Ini adalah awal dari sebuah amanah dan tanggung jawab yang akan sama-sama kita emban dan jalankan, yaitu menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, berintegritas, serta menjunjung tinggi etika pers”, ucap Lucky.
Dikatakannya, tadi kita semua sudah mendengarkan arahan dari Bapak Ketua Umum PJI. Sekilas menengok sejarah, hal ini bukanlah sesuatu yang mudah. Dalam arahannya disampaikan bahwa kita harus bekerja keras — memang sekarang kerja cerdas banyak diminati, tetapi kerja keras tetaplah yang utama. Kerja keras dan kerja cerdas di Indramayu khususnya, memang saling melengkapi.
Pemerintah daerah pun membutuhkan pendampingan, perlu diawasi, perlu dikritisi, dan tentu saja perlu diberikan masukan yang membangun oleh pers. Pers memiliki peran yang sangat penting. Saat ini, peristiwa-peristiwa terjadi begitu cepat, dan sering kali muncul berita simpang siur akibat media sosial. Media sosial bergerak sangat cepat, kecepatannya bahkan sering melampaui media mainstream maupun media daring. Namun di sisi lain, media sosial juga memiliki sisi negatif apabila narasi, tulisan, atau keterangannya keliru.
Menurut Bupati, sebuah gambar terekam, namun sering kali gambar itu memiliki sudut pandang yang berbeda, tergantung dari sisi mana kita melihatnya.
Sebagai contoh: jika dilihat dari depan, seolah-olah saya sedang mengancam. Namun jika diambil dari sudut samping, justru terlihat seperti saya sedang mengacungkan jempol. Begitulah media sosial — sering kali hanya menangkap satu gambar dari satu sudut tertentu, lalu narasi dan keterangannya bisa berbahaya, menyesatkan, atau memutarbalikkan fakta.
Pengguna media sosial kerap kali seolah-olah menjadi pewarta atau wartawan, menyusun tulisan seolah-olah itu adalah berita sah. Padahal mereka belum tentu memahami kode etik, belum tentu mengetahui tata cara penyampaian berita yang benar, sehingga informasi yang keliru pun tersebar dengan sangat cepat.
Hal ini tentu saja dapat menimbulkan dampak negatif yang luas.
Inilah tantangan bagi kita semua, khususnya bagi insan pers yang sebenarnya. Jika kita tidak sigap, kita akan kalah cepat oleh media sosial. Sering kali kejadian baru saja terjadi, belum tentu kita menggali informasi secara utuh — siapa pelakunya, bagaimana kronologinya, belum terverifikasi — sementara di media sosial narasi sudah terbentuk dan menyebar luas. Padahal belum tentu benar.
Media profesional tentu terikat kode etik, tidak boleh asal menyebarkan informasi. Namun jika terlalu berhati-hati, kita bisa kalah cepat, dan masyarakat justru lebih dulu menerima informasi yang belum tentu benar.
Jika informasinya benar, tidak masalah. Namun jika keliru, yang justru bersusah payah adalah Bapak-Bapak Polisi dan TNI — harus menangani kerumunan massa atau ketegangan yang terjadi akibat informasi yang salah tersebut.
Inilah tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama.
Oleh karena itu, tidak mungkin Pemerintah Daerah berdiri sendiri, tidak mungkin aparat penegak hukum bekerja sendiri, dan media pun tidak bisa berjalan sendiri.
“Maka sinergitas yang erat harus kita jalin secara berkelanjutan — termasuk koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, serta seluruh pemangku kepentingan.” tutupnya. (Abdul Gani)
