Oleh : Adlan Daie
Analis politik, Sekretaris Umum MUI kab Indramayu.
Dalam antropologi politik Clifford Geezt, seorang ilmuan sosial yang melakukan penelitian panjang tentang relasi sosial dan fenemona keagamaan di Indonesia bahwa tertib dan harmoni sosial tidak bisa diciptakan hanya oleh kewenangan, otoritas dan aturan aturan bersifat formalistik dan legalistik
Konteks di atas untuk menjelaskan tentang langkah taktis Kapolres Indramayu, bapak AKBP PRIANGGO, ML. S.I.K. M.Si berkolaborasi dengan Ketua Umum MUI kab Indramayu, KH Syaerozi Bilal – sangat tepat dalam memitigasi potensi eskalasi sosial akibat “relasi konfliktual” di tengah tengah masyarakat.
Pelibatan IKAMA (Ikatan Keluarga Madura), sebuah ormas skala nasional berbasis kesamaan “suku” adalah realitas sosial bahwa Indonesia sangat beragam untuk meneguhkan integrasi keindonesiaan terhadap persoalan sosial bersifat “kasuistik” yang viral belakangan di Indramayu.
Penegasan di atas satu sisi memberikan sebuah perspektif dan cara pandang bagi kita bahwa Indramayu, miniatur lanskap Indonesia, terlalu “rumit”, tidak bisa problem problem sosial diselesaikan semata mata dengan pendekatan otoritas formal dan legalistik.
Di sisi lain, penting diletakkan dalam kesadaran kewargaan Indonesia yang majemuk bahwa kasus kasus kriminal harus ditindak cepat dan presisi tanpa preferensi agama dan suku apa pun bagi pelakunya untuk menghindarkan “fanatisme sukuistik” dalam eskalasi sosial yang lebih luas akibat penetrasi media sosial lintas teritorial wilayah
Ini memang tidak sederhana di era media sosial di mana isu, bahkan “hoaks” lebih cepat “mendikte” ruang publik. Penggiringan opini publik di media sosial yang membentur benturkan perbedaan agama dan mempertajam fanatisme “suku” harus dicegah, terlalu mahal harganya bagi bangsa Indonesia yang majemuk.
Karena itu, forum silaturahim Kapolres bersama MUI dan IKAMA kab Indramayu yang berlangsung di Pesantren Al mukminin Lohbener Indramayu (Sabtu, 26/9/2026) penting bukan sekedar bersifat “adhoc” tapi sebuah kesadaran bersama tentang urgensi menjaga dan merawat harmoni sosial
Tanggung jawab sosial kita membentuk ekosistem sosial yang kuat dalam teori sosiologi Prof Umar Kayam hanya bisa dibentuk oleh sistem yang partisipatif, dihidupi oleh sumber keteladanan pemimpin, dikuatkan oleh nilai toleransi dan keadaban, diikat nilai moralitas dan ditransformasikan dalam budaya gotong royong dan tenggang rasa satu sama lain.
Di titik inilah peran dan fungsi MUI kab Indramayu memberi support system atas kerja kerja institusi kepolisian dalam merawat tertib dan harmoni sosial serta kondusifitas daerah diletakkan dalam penguatan sistem legitimasi moral di tengah mayoritas mutlak penduduknya beragama Islam dalam keragaman etnisitas kultural.
Dalam konstruksi Prof. Nurcholis Madjid fungsi MUI dalam konteks ini disebut sebagai “Psykhological Striking Force”, sebuah energy daya batin bagi tugas tugas kepolisian agar efektif menjalankan kuasa otoritasnya menghadapi tantangan disrupsi sosial dan mitigasi atas kemungkinan dinamika politik dan sosial tak terduga.
Dalam konteks Indramayu penting dibangun konstruksi relasi MUI dan institusi kepolisian dan institusi negara lainnya, bukan karena adanya “kasus” untuk dimitigasi tetapi untuk menciptakan iklim sosial yang kondusif berbasis moralitas keagamaan dan tradisi kearifan lokal yang kokoh dan “built in” membatin.
Kepemimpinan politik atau institusi negara tanpa basis legitimasi moral dan kearifan lokal hampir pasti gagal menciptakan iklim harmoni sosial dan kondusifitas daerah di atas beragam perbedaan baik agama dan suku. Implikasinya akan mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial publik.
Mari kita naikkan level kesadaran kita untuk membantu kerja kerja kepolisian secara partisipatif dan meneguhkan harmoni sosial di atas kenyataan adanya perbedaan latar belakang apapun semata mata merawat ekosistem dan tertib sosial yang produktif dan kontributif bagi masyarakat.
Wassalam.
