INDRAMAYU – Pemilihan Umum serentak 2024 tinggal menghitung hari Panitia, Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Krangkeng, fokus pengawasan pendistribusian logistik pemilu.
Hal itu disampaikan Ketua Panitia Pengawa Pemilu Kecamatan Krangkeng, Nur’ali, SHI, dalam jumpa Pers, Rabu (7/2/2024) di Sekretariat Panwaslucam Krangkeng Kabupaten Indramayu.
Dalam paparannya Ketua panwaslucam Krangkeng, Nur’ali didampingi Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Mufidin SHI serta Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Pipit Fitria Herlina SE mengatakan, Panwaslu Kecamatan Krangkeng ditugaskan untuk mengawasi semua tahapan pemilu, termasuk logistik.
Dikatakannya, pengawasan logistik pemilu dimulai sejak tanggal 8-18 Januari dimulainya
sortir dan lipat surat suara.
“Secara keseluruhan, logistik pemilu 2024 untuk wilayah Kecamatan Krangkeng sudah lengkap dan disimpan di gudang PPK Kecamatan Krangkeng,” tuturnys.
Nur’ali menambahkan, logistik yang didistribusikan dan telah tiba di gudang PPK Kecamatan Krangkeng adalah bilik suara. Logistik tersebut nantinya akan didistribusikan ke 198 TPS dimana masing-masing TPS mendapatkan 4 bilik suara.
“Dari hasil pengawasan, yang sudah diterima PPK Kecamatan Krangkeng sebanyak 792 bilik suara. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah bilik suara yang dibutuhkan di Kecamatan Krangkeng,” ungkapnya.
Sementara untuk logistik surat suara, Nur’ali memastikan jumlahnya telah sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yakni 51.916 ditambah dengan surat suara cadangan 2 persen.
“(Surat suara cadangan) itu disiapkan untuk antisipasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK),” ucapnya.
Untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan surat suara, Panwaslu Kecamatan Krangkeng akan berpedoman pada daftar hadir di tiap TPS.
“Basis data kita adalah daftar hadir. Sehingga dari daftar hadir itu, bisa mengecek surat suara yang digunakan. Kalau tidak sesuai dengan daftar hadir yang ditandatangani, ini ancamannya pidana karena menyalahgunakan surat suara,” tutupnya. (Majid)
