INDRAMAYU- Anggota DPRD partai Demokrat Jawa Barat sekaligus juga ketua Fraksi Partai Demokrat dr. Hj. Ratnawati M.KKK menyoroti rendahnya angka melanjutkan SMP ke SMA/SMK atau Angka Partisipasi Sekolah (APS) tingkat SMA di Jabar, hingga masalah kurang meratanya akses layanan pendidikan SMA khususnya di Indramayu masih ada kecamatan yang belum mempunyai SMA negeri.
Ratnawati saat menggelar acara Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Aula desa Kertanegara kecamatan Haurgeulis Indramayu ,(7/7/2024).
“Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini kami bawa (sosialisasikan) ke masyarakat, tapi lebih dari itu saya ingin menyerap langsung aspirasi yang sering tak tersampaikan di tingkat kelurahan”. Ujar Ratnawati
“Pemerintah daerah (Pemda) Provinsi Jabar tengah mengupayakan agar sekolah swasta bisa gratis seperti sekolah negeri. Salah satu solusi jangka pendeknya adalah dengan adanya dana bantuan operasional untuk sekolah swasta atau negeri”. jelas Ratnawati.
“Nah ini pendidikan yang saat ini adalah 12 tahun, rencananya ke depan itu ada pendidikan anak usia dini paud dimasukkan ke dalam pendidikan wajib sehingga jawabannya ingin, inginnya 13 tahun”. Jelas Ratna
Namun sampai saat ini Indramayu sendiri.Masih berada di urutan bawah untuk masalah pendidikan,Jadi di sini pendidikan tingkat yang lulusan SD berapa, SMP berapa, SMA berapa, itu harus menjadi target”. Imbuhnya
Karena kalau pun ekonomi desa Kertanenggara ini maju, tapi pendidikan masyarakatnya masih ada yang dibawa.IPMnya akan tetap rendah. Jadi kalau bisa dipacu teman-teman yang memang atau anak-anak kita atau orang-orang yang sudah di atas usia kalau bisa ada program kejar paket. Sehingga kalau pun ekonomi maju kertanegara itu pendidikannya juga,sehingga berubah, ada perubahan dengan pendidikan setiap tahunnya.Kita ingin semua anak punya akses pendidikan yang adil dan layak, ini prioritas yang saya kawal terus,” harapnya. (dar)
