Oleh : Benz Jono Hartono
Jabatan Presiden identik dengan ketegasan, kewibawaan, dan kemampuan mengambil keputusan di saat-saat sulit. Namun, di balik citra itu, seorang presiden juga tetaplah manusia yang memiliki selera humor, gaya komunikasi, dan karakter pribadi yang berbeda-beda. Begitu pula dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam berbagai kesempatan, beliau dikenal sebagai sosok yang tegas, lugas, tetapi sesekali melontarkan kelakar yang mengundang tawa sekaligus tanda tanya.
Belakangan, perhatian publik tertuju pada pernyataan Presiden yang menyebut wartawan dengan istilah “Londo Ireng.” Ucapan itu segera memicu beragam reaksi. Sebagian insan pers mengaku kurang nyaman karena istilah tersebut memiliki muatan sejarah, yang bagi sebagian orang diasosiasikan dengan masa kolonial dan konotasi yang negatif. Di sisi lain, ada pula yang menganggapnya hanya sebagai gaya bercanda khas Presiden yang memang sering melontarkan ungkapan spontan.
Akhirnya, muncul pertanyaan di ruang-ruang diskusi media sosial, “Ini Presiden serius atau sedang bercanda?”
Pertanyaan itu dijawab dengan beragam ekspresi. Ada wartawan senior yang menanggapinya dengan nada keras karena merasa profesinya disinggung. Ada pula yang memilih bersikap tenang, menganggapnya sebagai bagian dari dinamika komunikasi politik. Sebagian lagi bahkan berpendapat bahwa Presiden sedang, melempar umpan, untuk melihat bagaimana respons publik dan media.
Perbedaan respons tersebut menunjukkan bahwa humor seorang pemimpin tidak selalu diterima dengan cara yang sama oleh setiap orang. Apa yang dianggap candaan oleh satu pihak, bisa dipahami sebagai kritik atau bahkan dianggap menyinggung oleh pihak lain.
Di sinilah pentingnya konteks, intonasi, dan penjelasan agar pesan yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Di sisi lain, insan pers juga memiliki peran penting sebagai mitra kritis pemerintah. Hubungan antara pemerintah dan media idealnya dibangun di atas saling menghormati. Kritik dari media merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, sementara komunikasi dari pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap publik dan profesi yang disinggung.
Boleh jadi ucapan itu memang hanya kelakar. Boleh jadi juga merupakan bentuk kritik yang dikemas dengan gaya humor. Namun, tanpa penjelasan langsung dari Presiden atau pihak Istana, publik tidak dapat memastikan maksud sebenarnya.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai satu kalimat tidak boleh mengaburkan tujuan yang lebih besar, yaitu membangun komunikasi publik yang sehat.
Seorang presiden memiliki kebebasan untuk menyampaikan humor, tetapi karena setiap ucapannya memiliki *_bobot politik_* yang besar, humor tersebut hampir selalu akan dianalisis secara serius oleh masyarakat.
Sebaliknya, insan pers juga dapat menyikapi setiap pernyataan dengan kepala dingin, sembari tetap menjalankan fungsi kritisnya secara profesional.
Mungkin inilah dinamika demokrasi, satu kalimat bisa menjadi candaan bagi sebagian orang, kritik bagi yang lain, dan bahan renungan bagi semuanya. Yang terpenting adalah menjaga ruang dialog tetap terbuka, tanpa kehilangan rasa saling menghormati antara pemimpin, media, dan masyarakat.
Penulis :
Benz Jono Hartono di Jakarta sebagai:
– Praktisi Media Massa
– Wadir CAJ PWI Pusat
– Waketum SMSI Pusat
