Oleh. : H. Adlan Daie
Analis politik dan sosial keagamaan.
Kejam dan sadis. Itulah dua kata untuk menggambarkan kebrutalan “oknum” anggota Polri dengan mobil “Barakuda” berkecepatan tinggi melindas seorang “Ojol” dalam kerumunan unjuk rasa di Jakarta (kamis,28/8/2025).
Akan tetapi ini hanyalah ekses dan dampak. Artinya, rakyat dan polisi hanyalah korban yang “dipaksa” berhadap hadapan oleh situasi di mana kebijakan dan perilaku para elite politik – ucapan, tindakan dan gaya hidup mewah mereka menjadi “biang kerok” dari segala kebrutalan tersebut.
Pernyataan AM Hendropriyono, Tokoh senior intelegen (BIN) yang menyebut unjuk rasa dimainkan “dalang” dan campur tangan “luar” adalah “lagu lama” yang tidak menghargai suasana kebatinan dan kegelisahan kolektif rakyat. Makin menyulut tensi unjuk rasa.
Unjuk rasa adalah dampak dari tertindihnya beban rakyat akibat kebijakan pemerintah dan DPR/DPRD menaikkan macam macam pajak di satu sisi dan sisi lain sikap ugal ugalan para pejabat mengatur kenaikan gaji dan tunjangan mereka sendiri dengan gaya hidup megah dan mewah.
Prilaku korupsi sejumlah elite politik menyesakkan dada rakyat hingga tak tertahankan melakukan aksi unjuk rasa. Di sini titik temu yang memaksa.polisi dalam menjalankan tugasnya berhadap hadapan dengan eskalasi unjuk rasa rakyat yang sulit diduga kemungkinan tensi benturannya di lapangan.
Memang harus diakui kepolisian sebagai institusi negara bersifat netral dalam 10 tahun terakhir terjebak dalam tarikan kepentingan politik bukan sekedar menjadi alat “kriminalisasi” terhadap lawan lawan politik rejim penguasa
Bahkan lebih dari itu, menjadi instrument elektoral bagi kepentingan rejim politik sehingga publik menudingnya sebagai “partai coklat”, sebuah “label” terus terang citra buruk polisi sebagai aparatur sipil profesional dalam mengatur keamanan dan tertib sosial.
Di sinilah pentingnya reformasi internal polri sebagai institusi negara di bidang keamanan dan ketertiban untuk menampilkan diri lebih humanis, profesional, “friendly” dan “presisi” sebagai motto Polri dalam dinamika relasi sosial di tengah tengah masyarakat.
Di atas semua itu, partai politik dalam sistem demokrasi potensial memiliki dampak krusial bagi kerja kerja kepolisian jika partai politik, yakni anggota DPR/DPRD output dari rekruitmen partai dan pilihan kebijakannya jauh dari kehendak rakyat.
Gaya hidup DPR RI dan DPRD dalam pesta kemewahan dengan gaji dan macam macam tunjangan mengusik ambang batas keadilan publik. Kebijakan kebijakan partai politik tidak “nyambung” dengan kehendak publik. Sekali lagi itulah biang kerok dan pemantiknya.
Pejabat publik baik eksekutif maupun legislatif adalah pemimpin dan pemimpin adalah bersendikan kepatutan moralitas publik, yakni berpegang dalam falsafah “Ing ngarso sung tulodo, ing madyo Mangun Karso, tut Wuri Handayani – keteladanan.
Tanpa moralitas keteladanan hidup kepemimpinan politik akan selalu menimbulkan turbulensi atau goncangan sosial di hadapan rakyat yang dipimpinnya terlebih jika ucapannya “kasar” dan merendahkan rakyat.
Dalam konstruksi itulah kita memahami gejolak unjuk rasa rakyat di mana sasaran kemarahan kepada kepolisian hanyalah bersifat “ekses”. Perilaku arogan para elite politik yang tidak pantas untuk dihormati adalah biang keroknya.
Sayangnya oknum polisi lepas kontrol sehingga sangat brutal dalam mengamankan unjuk rasa tersebut sehingga tak terhindarkan menimbulkan korban jiwa secara tragis dan memantik eskalasi unjuk rasa makin besar dan meluas ke berbagai daerah.
Inilah pelajaran berharga untuk membangun relasi relasi dalam dinamika sosial kebangsaan yang lebih baik ke depan. Semoga.
Wassalam.
