BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Kota Bandung sepakat meningkatkan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak.
Seperti yang dirilis bandung.go.id, komitmen tersebut ditegaskan dalam audiensi Forum Puspa bersama Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan di Balai Kota Bandung, Rabu 2 Juli 2025.
Ketua Forum Puspa Kota Bandung, Salmiah Rambe mengungkapkan, sinergi lintas sektor menjadi kunci penting dalam mengatasi persoalan perempuan dan anak.
“Kami menjembatani kerja sama antara pemerintah, komunitas perempuan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media. Puspa hadir untuk memperkuat kolaborasi itu agar intervensi yang dilakukan lebih menyentuh dan tepat sasaran,” ujarnya.
Forum Puspa Kota Bandung dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 463/Kep.1218-DP3A/2024 dan dilantik pada 16 Oktober 2024.
Forum ini bertugas memberikan masukan kebijakan, melakukan advokasi, pendampingan, serta memantau program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Pada semester pertama tahun 2025, Puspa telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Mulai dari seminar pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pembinaan keluarga bahagia, distribusi bantuan korban banjir, hingga kampanye edukatif di tempat ibadah dan sekolah.
“Kami juga terjun langsung mendampingi korban kekerasan seksual, termasuk anak disabilitas di Kecamatan Cidadap. Itu menunjukkan bahwa Puspa tidak hanya bicara di tataran wacana, tapi betul-betul hadir di lapangan,” ujarnya.
Forum ini juga tengah merintis pembentukan Puspa di tingkat kelurahan. Harapannya, bisa memperluas cakupan gerakan hingga ke masyarakat akar rumput.
Sosialisasi awal telah dilakukan di Kelurahan Gegerkalong dan Cisaranten Endah sebagai pilot project kelurahan ramah perempuan dan peduli anak.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai, Forum Puspa sangat potensial menjadi saluran berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bandung.
Dengan kompleksitas kota dan disparitas sosial yang tinggi, perempuan menjadi kelompok yang paling rentan dan butuh perhatian lebih.
“Kita harus bicara pemberdayaan perempuan dari level mikro. Ini pekerjaan sosial yang strategis dan Puspa bisa memainkan peran besar,” katanya.
“Kami mendukung penuh dan berharap kemitraan dengan swasta juga bisa lebih konkret. Misalnya melalui CSR yang khusus menyasar perempuan dan anak,” ujarnya. (ynt/rls)
