Oleh : H. Adlan Daie
Analis poltik dan sosial keagamaan.
Kongres ke 6 PDI Perjuangan di Nusa Dua Bali (1 Agustus 2025) mengukuhkan kembali Hj. Megawati Soekarno Puteri secara aklamasi sebagai ketua umum PDI Perjuangan untuk masa bakti 2025 – 2030.
Ini lebih dari sekedar ritual kongres partai lima tahunan melainkan sebuah kemenangan moralitas konstitusi. Dalam spirit inilah penulis memaknai pengukuhan kembali Megawati sebagai ketua umum PDI Perjuangan.
Karena itu instruksi Megawati agar PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Prabowo tidak dapat dipahami sebagai koalisi politik. Ini lebih bermakna “jaga pemerintahan tapi jangan diam”, semacam menjaga rel kekuasaan tidak keluar dari rel konstitusi.
“PDI Perjuangan tidak memposisikan sebagai oposisi dan tidak juga semata mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak”, ujar Megawati dalam pidatonya dalam kongres PDIP ke 6 tersebut.
Dalam perspektif prinsip moralitas konstitusi itulah maka terlalu dangkal, bahkan keliru jika pemberian “amnesti” Presiden Prabowo kepada Hasto Kristianto, sekjend PDI Perjuangan, sehingga terbebas dari segala tuntunan pidana – dimaknai seolah olah bagian “deal” politik pragmatis dalam konteks koalisi politik.
Dalam bahasa lugas Said Abdullah, salah satu ketua DPP PDI Perjuangan ia menegaskan: “jangan kemudian karena Pa Dasco datang, ada amnesti, lalu kita hari ini kongres seakan akan isinya transaksional. Itu bukan karakter PDI Perjuangan, bukan karakter ibu Megawati”, ujarnya (“liputan6”,1/8/2025).
Megawati adalah personifikasi utuh dari ideologi politik PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan adalah instrument politik dari pandangan ideologis dan tindakan politik
Megawati dalam spirit meneguhkan moralitas konstitusi.
Kekuatan moralitas politik Megawati dalam memimpin PDI Perjuangan teruji dalam sejarah, ia tidak tunduk pada pragmatisme politik sekalipun menguntungkan partai yang dipimpinnya. Ia konsisten menjaga nilai nilai penuntun Pancasila dan merawat moralitas konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Inilah keteguhan sikap politik Megawati Soekarno Puteri, ketua umum PDI Perjuangan, bukan sekedar anak biologis tapi sekaligus anak ideologis Bung Karno, presiden RI pertama. Tegak lurus pada konstitusi, berdaulat secara politik, kokoh secara ideologis dan berkepribadian kuat dalam kebudayaan.
*Ideologi PDIP Versus Halusinasi PSI*
Perspektif ideologis PDI Perjuangan di atas juga untuk memberikan sebuah “insight”, sebuah cara pandang bahwa “ancaman” Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggerus basis elektoral PDI Perjuangan hingga hanya 7% kelak dalam pemilu 2029 hanyalah “halusinasi” PSI semata.
Ancaman elektoral tersebut begitu massif di ruang publik pasca kongres PSI di solo (19 Juli 2025) menetapkan kembali Kaesang, putera bungsu Jokowi sebagai ketua umum PSI di mana Jokowi “Godfather’ PSI menyatakan secara terbuka untuk memback up total PSI.
Fakta fakta elektoral di bawah ini memperlihatkan betapa “jomplangnya” perbandingan basis elektoral PDI Perjuangan dan PSI.
Pemilu 2024 adalah puncak tekanan paling dahsyat sepanjang era reformasi yang dihadapi PDI Perjuangan justru tekanan datang dari manuver politik Jokowi, kader yang dibesarkan PDI Perjuangan menuju puncak kursi Presiden RI, dua periode.
Hasilnya PDI Perjuabgan tetap kokoh, tidak runtuh, pemenang pemilu 2024 secara nasional dengan perolehan suara sebesar 25 juta suaa (16,73%) – 110 kursi DPR RI (18%), sebuah potret daya tahan partai berbasis akar ideologis kuat.
Sebaliknya, pemilu 2024 adalah puncak kekuatan politik Jokowi karena jabatannya sebagai Presiden leluasa memainkan instrument instrument negara untuk mengdongkrak PSI, partai yang dipimpin Kaesang, putera bungsu Jokowi.
Hasilnya PSI hanya meraih 4 juta suara (2,80%) tidak lolos ambang batas parlemen, dibawah 4%. Power poltik Jokowi dengan segala kekuasaan politik yang dimainkannya gagal menyeberangkan PSI masuk ke “Senayan” (DPR RI).
Maka sulit dibayangkan saat Jokowi telah lengser dari jabatannya sebagai Presiden akan memiliki impact elektoral terhadap PSI.
Ia tidak punya kuasa politik besar lagi untuk memainkan panggung politik besar, tidak memiliki kharisma kuat sebagai tokoh politik, tidak memiliki alat kuasa menarik gerbong gerbong politik untuk memberikan effect elektoral terhadap PSI dalam pemilu 2029.
Namun terlepas dari hal hal di atas – terpilihnya kembali Megawati sebagai ketua umum dalam kongres ke 6 PDIP Perjuangan di atas bukanlah urusan elektoral semata.
Ia mengirim pesan politik sangat mendasar bahwa konstitusi harus diletakkan sebagai “rule game” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Konstitusi bukan alat transaksi tukar tambah kepentingan yang bisa “di utak utak” secara pragmatis demi sharing politik kekuasaan sekalipun menguntungkan partai yang dipimpinnya, PDI Perjuangan dalam jangka pendek.
Sekali “jebol” pagar konstitusi oleh karena politik “untung rugi” secara pragmatis hampir pasti ancaman perpecahan selalu menghantui kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam perspektif itulah perjuangan politik bagi PDI Perjuangan adalah jalan mulia dan beradab” karena bertumpu pada kesadaran nilai nilai penuntun Pancasila dan penjaga rel kekuatan moralitas konstitusi.
Di sinilah kemenangan moralitas konstitusi dengan terpilihnya kembali Megawati menjadi ketua umum PDI Perjuangan untuk periode lima tahun mendatang. Selamat.
Wassalam.
