Oleh : H. Adlan Daie
Analis politik, Sekretaris Umum MUI kab Indramayu.
Mitsuo Nakamura, seorang antropolog dan peneliti asing pertama yang menjadi peserta resmi sebagai “peninjau” Muktamar NU terkaget kaget saat menyaksikan dari jarak dekat dinamika Muktamar NU ke 26 tahun 1979 di Semarang – 47 tahun silam
Muktamar NU, forum tertinggi jam’iyah para Ulama selalu menarik diamati. Secara lahiriyah dipandang “rural” ( tradisionalis, agraris, perdesaan) ternyata dalam pengamatan Mitsuo Nakamura NU menyimpan gerak dinamis, sebuah kejutan yang sulit diduga dan dibaca “orang luar”, bahkan (mungkin) oleh orang yang mengaku “pengurus NU” sekali pun.
Relevansi pertanyaannya apakah Muktamar NU ke 35 Agustus 2026 di tengah disharmoni relasi Rois Am dan Ketua Umum PBNU akan menghadirkan fenomena kejutan di atas, atau apa yang disebut para pengamat asing dan nasional sebagai “element off surprice”, kejutan kejutan tak terduga ?
Dalam Muktamar NU tahun 1979 di atas, KH Idham Khalid Ketua Umum PBNU “incumbent” saat itu diprediksi tidak akan terpilih kembali oleh para “Muktamirin” (para peserta Muktamar). Pilihan mereka lebih tunduk pada otoritas kiai kiai NU, pemegang “saham mayoritas” jam’iyah NU.
Pasalnya, para kiai NU sedang berseberangan secara politik dengan KH Idham Kholid yang sekaligus Ketua Umum PPP – Partai Persatuan Pembangunan. Para kiai NU menuding KH Idham Kholid hanya memanfaatkan NU untuk kepentingan elite politik NU “Jakarta”.
Pidato pembuka KH Idham Kholid di forum Muktamar NU tersebut dalam konstruksi analisis Mitsuo Nakamura berhasil mengambil “hati” para kiai NU yang berseberangan dengannya. Kutipan pidato pembukaan KH Idham Kholid (kira kira) begini :
“Saya sungguh sungguh meminta maaf atas kesalahan dan kekurangan yang ada pada masa kepemimpinan saya. Saya mengajak kepada seluruh peserta Muktamar dan para kiai untuk selalu membimbing saya melakukan perbaikan demi masa depan NU yang lebih baik”, kata KH Idham Khalid (dikutip dari buku Greg Fealy, 1997).
Dalam analisis Gus Dur di harian “Kompas” (1979), meskipun tidak sepenuhnya setuju terhadap pandangan Mitsuo Nakamura, tetapi terpilihnya kembali KH Idham Kholid sebagai Ketua Umum PBNU di arena Muktamar tersebut diakui Gus Dur karena satu hal bahwa KH Idham Kholid piawai memainkan forum Muktamar untuk menarik tinggi wibawa para kiai sepuh NU.
Dua belas tahun sebelumnya saat Mukmatar NU ke 24 tahun 1967 di Bandung juga menghadirkan kejutan tak terduga saat KH Bisri Syansuri dipilih oleh “Muktamirin” menjadi Rois Am PBNU, unggul secara voting dari KH Wahab Hasbullah, kakak iparnya, Rois Am “incumbent” saat itu.
KH Bisri Syansuri menolak tanpa reserve. Alasannya beliau tidak akan pernah berkenan menjadi Rois Am PBNU sepanjang KH Wahab Hasbullah masih “Sugeng” – masih ada meskipun darurat secara kesehatan. Ini sebuah peristiwa politik yang sulit dipahami oleh logika “modernisme” politik.
Terpilihnya Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU untuk ketiga kalinya di Muktamar NU ke 29 tahun 1994 di Cipasung Tasikmalaya, di tengah tekanan sistemik rejim Orde Baru dan mundurnya KH Mustopa Bisri (Gus Mus) saat terpilih menjadi Rois Am PBNU dalam Muktamar NU ke 33 tahun 2015 di Jombang adalah serial lanjutan dari kejutan dalam Muktamar Muktamar NU.
Point yang hendak digarisbawahi dari kejutan kejutan tak terduga dalam hampir setiap perhelatan Muktamar NU di atas adalah bahwa NU sulit diringkas dalam satu definisi yang konklusif, sulit dijelaskan melalui formula yang rigit, kaku dan tunggal. Itulah “sexi” dan menariknya Muktamar NU di mata para pengamat
Secara politik konsistensi NU terletak pada inkonsistensinya alias ketidak konsistennya tapi bukan pilihan sikap yang “buruk” dalam perspektif paradigma kaidah fiqih NU, misalnya, untuk menyebut sebagian – kaidah fiqih “Al hukmu yaduru ma’al illlah wujudan wa ‘adaman” dan “Dar ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil masholih”.
Perspektif kaidah fiqih diatas adalah legitimasi keagamaan bagi NU bahwa perubahan pandangan dan sikap politik tergantung “illat” atau “sebab” dan pertimbangan prioritas maslahat sejauh diletakkan di atas prinsip “maqasidusy syariah”, diikat tujuan akhir syariat, yakni “manutun bil maslahah”, kepentingan maslahat.
Itulah bedanya karakter politik NU yang liat, lentur dan elastis, berbeda secara diametral dengan watak politik “Islam modernis” yang menekankan pada kepastian, konsistensi, kaku dan tanpa kompromi alias “hitam putih”. Gestur politik “Islam modernis” mudah ditebak arah dinamika politiknya.
Sebaliknya, meminjam analogi Robin Bush (1999) NU piawai bermain “dansa” sehingga susah “dipaku” dalam posisi tertentu. Inilah NU, selain menarik diamati, juga sebuah mekanisme pertahanan ala NU yang membuat ormas ini bukan saja bertahan hidup tapi berkembang mengikuti denyut relevansi jaman.
Gus Dur adalah tokoh “Iconic” dan “historis” NU yang nyaris “sempurna” memainkan peran elastisitas gestur politik NU di atas bukan saja piawai memainkan irama organisasi secara taktis tapi bersamaan dengan itu memiliki keberanian melempar gagasan tak terduga di ruang publik.
Ketika Gus Dur mempelopori NU dalam Muktamar NU ke 27 tahun 1984 menerima Pancasila sebagai azaz tunggal, “orang luar” mencibirnya sebagai pilihan opurtunistik mengikuti indoktrinasi Soeharto tapi ketika Gus Dur “melawan” Soeharto yang menggiring Islam lewat ICMI masuk ruang kekuasaan – mereka justru “gagap” membaca NU.
Dalam dramaturgi NU itulah, dalam konteks Muktamar NU maka hasil akhir menjadi susah ditebak. Karena itu, dinamika kandidasi “para kandidat” dalam proyeksi Muktamar NU ke 35 Agustus 2026 tidak bisa dibaca dalam satu perspektif tunggal. Dalam dramaturgi NU segala kemungkinan bisa terjadi dalam momentum tak terduga.
Harapan kita tentu tokoh tokoh “kunci” sekelas Gus Ipul, Gus Muhaimin, Gus Yahya, Nusron Wahid, dll tidak sekedar piawai mengorkestrasi “cara main” Gus Dur dalam konteks Muktamar NU ke 35 Agustus 2026 mendatang tetapi sekaligus memiliki keberanian taktis dalam pilihan pilihan NU dalam relasi dengan rejim kekuasaan politik.
Dengan kata lain, siapa pun kelak terpilih menjadi Rois Am dan Ketua Umum PBNU dalam Muktamar NU ke 35 Agustus 2926, mengutip Fahri Ali, terlalu mahal bagi NU dengan ratusan juta jamaahnya – jika hanya menjadi pengikut arus kepentingan penguasa, NU harus menjadi variabel penting penentu arah kiblat bangsa. Mari kita tunggu
Wassalam.
