INDRAMAYU -Pemerintah Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2025 bertempat di Aula Kantor Desa Sukamelang. 12/3/25
Musyawarah ini merupakan agenda penting dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Perubahan APBDes dilakukan untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa yang mungkin mengalami perubahan atau penyesuaian di awal tahun anggaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat Desa Sukamelang.
Kegiatan musyawarah dihadiri oleh unsur perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, perwakilan kelompok perempuan, serta unsur masyarakat lainnya. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan semangat partisipatif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan desa.
Melalui forum musyawarah ini, diharapkan tercapai kesepakatan bersama terkait perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa menjadi prinsip utama yang dipegang teguh oleh Pemerintah Desa Sukamelang. Dengan demikian, diharapkan program-program pembangunan desa dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Perencanaan dan perubahan APBDes tahun anggaran 2025 disesuaikan dengan aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah baik Kemedagri ataupun Kementrian Desa.
“Salah satu prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah pusat yaitu mengenai ketahanan pangan maka dana desa yang masuk ke desa Sukamelang harus bisa mengalokasikan 20% untuk ketahanan pangan” tutur Masduki kepala desa Sukamelang.
“Dengan adanya pemerintahan yang baru,dana desa tetap bisa berjalan bila perlu ditambah artinya karena didesa juga ada hal-hal yang harus dibenahi dan dibangun”. Harapnya
“Dana desa yang sekarang dikucurkan saya rasa belum cukup tapi kami bersusah payah bagaimana caranya pembangunan ini bukan hanya Tercover dana desa, termasuk dari dana dana yang lain kami juga menginginkan dana dari DAK dana alokasi khusus ataupun kami mengajukan Aspirasi pada dewan ataupun dana lain yang kita bisa ajukan pada pemerintah daerah”.tutup Masduki (dar)
