BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor untuk pertama kalinya menerapkan kebijakan Work From Home bagi aparatur sipil negara pada Jumat sebagai langkah efisiensi energi tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat (2026).
Seperti yang dirilis jabarprov.go.id, sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menjelaskan sekitar 2.130 aparatur sipil negara atau sekitar 10 persen pegawai menjalankan Work From Home pada pelaksanaan perdana tersebut.
Ajat memastikan aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal karena sebagian perangkat daerah tetap bekerja dari kantor.
Pemerintah Kabupaten Bogor juga tidak menerapkan Work From Home di Kecamatan Tenjo dan Kecamatan Cigombong agar pelayanan masyarakat tetap optimal.
Layanan esensial seperti rumah sakit, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pemadam kebakaran, dan Satuan Polisi Pamong Praja tetap bekerja penuh di kantor.
“Pada minggu ini kita melaksanakan Work From Home untuk pertama kalinya di hari Jumat. Dari data yang ada, sekitar 2.130 ASN atau kurang lebih 10 persen menjalankan WFH,” ujar Ajat.
Setiap perangkat daerah telah menyusun rencana kerja harian pegawai agar produktivitas tetap terjaga selama pelaksanaan Work From Home.
Ajat menilai pelaksanaan hari pertama berjalan baik dan akan dievaluasi dalam satu bulan untuk melihat dampaknya terhadap efisiensi energi.
“Kita akan evaluasi dampaknya terhadap efisiensi penggunaan BBM, listrik, dan energi lainnya. Harapannya ini menjadi kebiasaan baru serta menumbuhkan budaya hemat energi,” ujar Ajat.
Ajat memastikan kebijakan tersebut tidak mengurangi pelayanan publik sesuai arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto.
“Walaupun WFH, layanan kepada masyarakat tetap 100 persen berjalan. Ketika diperlukan, ASN tetap hadir,” ujar Ajat.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Fusia Meidiawaty menegaskan fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit tetap beroperasi penuh.
“Dalam surat edaran sudah jelas, fasilitas pelayanan langsung seperti puskesmas dan rumah sakit tidak diberlakukan WFH. Pelayanan kepada pasien tetap berjalan normal,” ujar Fusia.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor hanya menerapkan skema kerja bergiliran bagi sebagian pegawai administratif agar pelayanan kesehatan tetap optimal.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor Bambang Widodo Tawekal menyebut teknologi digital membantu kelancaran kerja selama penerapan Work From Home.
“Kami mengoptimalkan penggunaan zoom meeting, tanda tangan elektronik, serta memastikan sejumlah personel tetap siaga seperti petugas layanan 112 dan pengelola pusat data,” ujar Bambang.
Camat Bojonggede Teny Ramdani menyampaikan pelayanan masyarakat di wilayahnya tetap berjalan normal selama penerapan Work From Home.
“Kami merasakan langsung bahwa program ini berjalan efektif. ASN yang WFH tetap disiplin dan standby. Pelayanan kepada masyarakat juga tidak terganggu,” ujar Teny.
Pemerintah Kabupaten Bogor menilai kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk mendorong efisiensi energi sekaligus menjaga pelayanan publik tetap berjalan optimal. (ynt/rls)
