Menu

Mode Gelap
Tingkatkan Sinergitas, Direksi PT KPI & Pjs. GM RU VI Bertemu Kapolda Jabar dan Salurkan bantuan Golf Cart Sedulur Lurah Se-Kecamatan Anjatan (SULTAN) Peringati Ultah 1 Tahun Pertamina RU VI Lanjutkan Kerja Sama Pengamanan Obvitnas dengan Ditpamobvit Polda Jabar UPTD SDN 2 Cipancuh Gelar Pawidya 74 Siswa Kelas VI Tapel 2022 – 2023 SDN 1 Bugistua Lepas 63 Siswa Kelas VI, dan 100 Persen Melanjutkan ke Jenjang SMP

Advertorial · 9 Jul 2023 07:13 WIB ·

Sejumlah Fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat, Termasuk PKS Kritisi Sejumlah Program Pemprov


 Sejumlah Fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat, Termasuk PKS Kritisi Sejumlah Program Pemprov Perbesar

BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat mengkritisi sejumlah program Pemerintah Provinsi. Kritikan itu disampaikan dalam pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022.
Fraksi Gerindra, PKS, PDIP, Golkar, PKB, PAN, dan NasDem Persatuan Indonesia hampir  semua mengkritisi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022. Masing-masing perwakilan fraksi meminta Pemprov menyampaikan secara detail pertanggunjawaban anggaran tersebut.
Disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Haru Suandharu realisasi APBD 2023 ini sudah mensejahterakan warga Jawa Barat atau kah belum.
“Selamat diraih WTP yang ke 12, itu luar biasa terima kasih Pemprov Jabar, tinggal evaluasi bagaimana hasil wtp dari kontek kemanfaatan untuk mensejahterakan masyarakat. Catatan seperti pembangunan jalan digeber 2023 padahal bisa 2022, lalu beberapa daerah dinyatakan miskin ekstrim. Pada akhirnya seberapa sejahtera rakyat Jabar bukan sebarapa mentereng fisik Pemprov Jabar,” jelas Haru di ruang Paripurna Prov Jabar, Kamis (6/7/2023).
Lanjutnya bukan hanya hal-hal fisik saja tapi kualitatif pun perlu jadi perhatian, terlebih visi Jabar juara lahir batin.
“Kita jangan hanya bicara meningkat tercapai, tapi lihat juga indikator lain tercapai tidak, bisa jadi WTP tapi kita mengemukan indikator lain misal pengangguran, kekerasan, dan sebagainya,” ucapnya.
Disinggung program petani milenial, kata Haru, sudut pandang DPRD berbeda dengan Pemprov, jika Pemprov menilai sekian berhasil. DPRD malah menerima pengaduan masyarakat, bangak petani milenial terlilit hutang ke bank bahkan hingga bangkrut.
“Itu harus konfirmasi, apalagi rencana pembangunan daerah (RPD) anggaran petani milenial naik lagi nah kalau ini belum selesai nanti jadi banyak masalahnya. Sekarang anggaran satu miliar, diusulkan belum tahu berapa, kita ingin program itu benar-benar meningkatkan harga tukar petani. Jadi selogan tinggal di desa rejeki di kota itu benar petani sejahtera, bukan dikejar kejar bank. Kami minta Pemprov jangan tinggalkan dampingi terus sampai berhasil, namanya juga petani baru banyak gagal dibanding suksesnya,” ucap Haru.
Selain haru perwakilan dari Fraksi PKB pun meminta penjelasan terkait kesejahteraan bagi pesantren dan guru ngaji.
Ditempat yang sama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan acara kali ini guna pertanggungjawaban tentang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 12.
 “Didalamnya ada hal-hal yang perlu dijelaskan secara pencapaian terbaik diatas 96%, pendapatan melebihi target WTP itu kan sebenarnya prestasi cuma tetap selalu ada pertanyaan,” singkat Emil sapaan akrabnya. (rls/adv)
Artikel ini telah dibaca 7 kali

Baca Lainnya

Senyum Sumringah Ribuan Yatim Piatu dan Duafa, Terima Santunan dari Dedi Wahidi

8 April 2024 - 21:59 WIB

H DEDi WAHIDI DAN TOBRONI MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI

8 April 2024 - 21:53 WIB

Selamat Idul Fitri 1445 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin

1 April 2024 - 09:35 WIB

Diusianya ke-496 Kabupaten Indramayu, Mewujudkan Indramayu Tangguh, Ekonomi Tumbuh Menuju Ketahanan Pangan Mandiri

6 Oktober 2023 - 14:16 WIB

Pada HUT Pramuka ke-62, Digelar Pelantikan Kwaran Kroya dan Pramuka Berbagi

14 Agustus 2023 - 11:41 WIB

Pastikan Maintenance Berjalan Sesuai Standar Safety, VP HSSE Gelar MWT ke Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan

6 Agustus 2023 - 05:52 WIB

Trending di Advertorial