BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewacanakan pendidikan antikorupsi masuk sebagai muatan lokal dalam kurikulum pendidikan di Kota Bandung.
Seperti yang dirilis jabarprov.go.id, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan hal tersebut dalam acara Launching PADI (Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas) di Balai Kota Bandung, Senin (22/9/2025).
“Untuk muatan lokal, kita sudah berhasil melibatkan TNI dan Polri dalam pendidikan karakter. Berikutnya, pendidikan antikorupsi bisa kita adopsi menjadi muatan lokal juga,” kata Farhan.
Farhan menegaskan, internalisasi nilai antikorupsi perlu dilakukan melalui berbagai metode, baik digital maupun tatap muka. Ia mendorong seluruh ASN mengikuti pembelajaran PADI secara serius dan konsisten.
“Kepala OPD harus review progress, lalu kita evaluasi bersama secara rutin. Bukan hanya tahu dan memahami, tapi juga mengamalkan,” ujarnya.
Lebih jauh, Farhan berharap Bandung Learning Center tidak hanya dimanfaatkan ASN, tetapi juga masyarakat umum.
“Insyaallah kita akan berusaha adopsi agar pendidikan antikorupsi bisa lebih luas menjangkau masyarakat. Visi kita jelas, Bandung harus menjadi kota unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis. Pendidikan antikorupsi adalah fondasinya,” tegasnya.
Senada dengan itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menilai pendidikan antikorupsi lintas jenjang menjadi hal krusial dalam membangun budaya antikorupsi.
“Tidak ada batasan usia. Pendidikan antikorupsi harus dari PAUD sampai menjelang maut,” katanya.
Wawan juga memperkenalkan sembilan nilai antikorupsi KPK yang dikenal dengan akronim Jumat Bersepeda Kakak, yaitu Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras.
“Jika nilai-nilai ini tertanam, ASN maupun masyarakat akan mampu mencegah korupsi dari akar,” jelasnya. (ynt/rls)
